Advertisement
Jakarta,MATALENSANEWS.com-Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dalam penutupan Rapat Kerja secara Virtual dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Drs Akmal Malik, M.Si dalam Rapat Kerja DPD RI terkait perkembangan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan RPP Detada dan Desertada. Dalam rapat yang dipimpin Oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI Dr. Abdul Khalik pada Selasa (2/2).
Fachrul Razi mengatakan bahwa bahwa raker tersebut menyimpulkan beberapa kesepakatan antara lain Komite I DPD RI dan Kemendagri RI sepakat melakukan pembahasan lanjutan tentang Draft PP Penataan Daerah dan PP Desain Besar Penataan Daerah. Rekomendasi kedua adalah Komite I DPD RI dan Kemendagri RI sepakat untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap usulan-usulan Pemekaran Daerah baik yang telah disampaikan kepada Pemerintah maupun yang telah disampaikan kepada DPD RI.
Fachrul Razi mengatakan bahwa Komite I DPD RI meminta Kemendagri RI agar memberikan hasil evaluasi terhadap daerah otonom baru yang telah berjalan selama ini. "Komite I DPD RI meminta Kemendagri RI agar memberikan hasil evaluasi terhadap daerah otonom baru yang telah berjalan selama ini," jelas Fachrul Razi.
Fachrul Razi mengatakan bahwa dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan tujuan-tujuan dari adanya Penataan Daerah atau yang lebih dikenal “pemekaran daerah” seperti: efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan Daya Saing Nasional dan Daya Saing Daerah; memelihara adat-istiadat, tradisi dan budaya daerah, sebagaimana yang diatur didalam Bab VI Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), dapat diukur tingkat keberhasilan, dampak, dan mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dialami Daerah Pemekaran selama ini.
Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik menyatakan bahwa setidaknya terdapat 323 usulan Daerah Otonomi Baru yang telah disampaikan kepada Pemerintah. Usulan- usulan ini berasal dari seluruh Indonesia baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Didalam 323 usulan tersebut terdapat 62 usulan pemekaran daerah yang berasal dari Papua dan Papua Barat.
Sementara sebagian besar Senator Komite I yang merupakan representasi dari berbagai daerah di Indonesia, mengharapkan adanya percepatan pemekaran daerah yang saat ini masih dalam status moratorium atau dihentikan sementara. Mempertanyakan dasar hukum moratorium dan meminta adanya hasil evaluasi terhadap pemekaran yang selama ini menjadi dasar moratorium tersebut. Dan juga mempertanyakan perkembangan terakhir penyusunan draft Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah.
Rapat Dengar Pendapat ini bertujuan ingin mendapatkan informasi terakhir mengenai perkembangan Penataan Daerah yang sudah berlangsung sekian lama sejak UU 23 Tahun 2014 diterbitkan.(Red/GT)
