Advertisement
BOBONG,MATALENSANEWS.com- Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis Maluku Utara dan Cabang, (DPD DPC,GPM) Pulau Taliabu bakal melakukan demonstrasi besar besaran atau unjuk rasa atas dugaan Kasus mafia sejumlah proyek pengadaan pada Bagian umum dan perlengkapan Setda Kabupaten Pulau Taliabu. Apabila Kasus dugaan ini dibiarkan Olek Tim penyidik jaksa kejaksaan Pulau Taliabu.
GPM juga mensport Tim Jaksa Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu atas dugaan kejahatan mafia proyek sekaligus telah diduga kuat melakukan Korupsi di sala satu SKPD Bagian umum dan Perlengkapan Kabupaten Pulau Taliabu.
"Dugaan korupsi tersebut adalah kejahatan untuk memperkaya diri dan sekelompoknya. Jadi hari ini, Kami dari Ormas GPM meminta dengan hormat Tim penyidik Kejagung RI, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korusi ( KPK), tim penyidik Kajati Maluku Utara dan Tim jaksa penyidik kejaksaan negeri Pulau Taliabu agar secepatnya untuk melakukan pemanggilan salah satu Eks pejabat dilingkup Pemda Taliabu yakni berinsial "CPM" segera di periksa dan andilihnya." tegas Sartono Halek selaku Ketua. Lanjut,
DPD, GPM Maluku Utara juga menegaskan ke tim jaksa penyidik Kejari Pulau Taliabu jangan main main mata dan jangan diam pada dugaan Korupsi Belanja Pengadaan Pakaian Batik Tradisional Pada bagian umum dan perlengkapan Setda Kabupaten pulau Taliabu, Senilai Rp 2.107.160.000,00.- ( Dua miliar seratus tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah).
"Karena GPM berdasarkan hasil Temuan badan pemeriksaan keuangan (BPK) perwakilan Maluku utara atas Belanja modal pakaian Batik Tradisional ini, diduga kuat di belanjakan atau di adakan oleh Eks Kabag umum dan perlengkapan Setda Pulau Taliabu tidak sesuai spsifikasi tehnis alias Fiktif," ungkap Ketua DPD GPM Sartono, pada Media ini, hari Sabtu 24/07/2021, sore tadi.
Akrab Pria disapaa bung Tono ini, menyampaikan terkait hasil laporan BPK Malut atas LKPD Kabupaten Pulau Taliabu sesuai Laporan Hasil Keuangan dengan Nomor 15.A/LHP/XIX.TER/5/2018 Tanggal 21 Mei 2018. terdapat Kerugian Negara berkisar 2 miliar lebih.
Kami juga telah melakukan investigasi dilapangan bahwa, Pengadaan Belanja Batik Tradisional tersebut dikerjakan bukan kontraktor/ Rekanan. Tapi malah dikerjakan oleh Eks Kepala Bagian umum dan perlengkapan "CPM" selaku kontraktor.
Padahal ULP telah menetapkan pemenang Lelang Pengadaan Belanja Pakaian Batik Tradisional oleh Perusahaan CV. APG. dan seharusnya perusahan tersebut harus melakukan proses pencairan hingga pekerjaan dan di adakan Pengadaan itu.
Tapi aneh bin ajaib pengadaan Belanja Batik Tradisional itu, dikelolah penuh oleh Eks Kapala bagian Umum dan perlengkapan Setda Kabupaten pulau Taliabu. jelas " Bung Tono
Dari hasil investigasi wakabib Advokasi DPD, GPM dan kawan-kawan DPC GPM bahwa, Eks Kabag tersebut telah diduga kuat melakukan perampokan sejumlah proyek tender yang telah ditetapkan oleh panitia lelang. Khususnya pengadaan barang di bagian umum dan perlengkapan Setda Pulau Taliabu itu dari tahun 2015 hingga 2018.
Salah satunya, Pengadaan Pakaian Batik Tradisional dilaksanakan oleh CV. APG berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 027/10/Kontrak UMUM-SETDA/2017 tanggal
20 November 2017 senilai Rp 2.107.160.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
sesuai kontrak adalah selama 37 hari kalender sejak tanggal 20 November 2017 sampai
dengan tanggal 27 Desember 2017. Selanjutnya,
Eks Kabag umum selaku Pengguna Anggaran ( KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) Sekaligus merangkap lagi sebagai Kontraktor Untuk melakukan Proses pencairan 100% hingga di laksanakan pekerjaan nya.
"Pengadaan Belanda batik tradisional tersebut telah dilakukan pembayaran hingga 100% pada
TA 2017 lalu. sesuai SP2D Nomor 1873/SP2D-LS/1.20.03/PT/XI/2017 tanggal 30 November
2017. jumlah total yang dicairkan senilai Rp 2.107.160.000,00. Pungkas" GPM Malut
Selain itu, Berdasarkan hasil investigasi Media dilapangan bahwa, kami telah temukan atas pengadaan Belanja Pengadaan Batik Tradisional itu, dikuasai oleh CPM selaku Eks Kapala bagian umum dan perlengkapan Setda Kabupaten pulau Taliabu.
Praktek seperti ini adalah melanggar hukum dalam ketentuan pengadaan barang dan jassa atau melanggar ketentuan peraturan Presiden RI (Pepres)." kata sumbernya.
Maka dari itu, DPD.GPM meminta Tim penyidik jaksa Kejati Maluku Utara dan Tim penyidik Kejaksaan Negri Pulau Taliabu, Jagan menutup mata. Harus serius menangani atas dugaan Kasus Korupsi dan mafia sejumlah proyek pengadaaan dilingkup salah satu SKPD Pulau Taliabu.
"Kami juga berharap bahwa tim penyidik jaksa Kejari Pulau Taliabu itu ada. Jadi, Secepatnya agar melakukan tindakan hukumnya. Dan segera memanggil Eks Kabag umum selaku PA merangkap PPK, PPHP serta ULP agar di periksa ada di adilihnya. karena dugaan kasus korupsi seperti ini adalah Sarang dugaan korupsi kejahatan bersama sama untuk memperkaya diri dan sekolompoknya." tegas" Ketua DPD GPM Maluku Utara.
( Jek/Redaksi)
