Advertisement
MOROTAI,MATALENSANEWS.com- Badan Pengurus besar Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Morotai ( BP - HIPPMAMORO) Provinsi Maluku Utara mulyanto kecam, terkait mutasi puluhan guru ke Satpol PP dan Dinas Perhubungan di lingkup pemerintah daerah pulau Morotai sangat bertentangan dengan regulasi
mulyanto mengatakan, kebijakan Pemda Morotai terkait dengan mutasi guru di dua intansi tersebut itu sangat meresahkan orang tua murid, kenapa tidak murid yang kemudian sudah merasa nyaman dengan didikan guru tersebut tiba-tiba di mutasi ke Satpol PP dan dinas perhubungan tanpa ada penjelasan yang pasti dari pemda pulau Morotai." kata mulyanto kepada media, 24/9/2021 melalui via telpon.
mulyanto juga mengatakan, Bupati Pulau Morotai beny laos. sangat Keliru Dalam Membuat Keputusan Mutasi pegawai aparatur sipil negara (ASN) Guru. Ke Satpol PP dan dinas perhubungan.
Kenapa di katakan keliru karena keputusan yang dibuat tanpa ada alasan yang rasional dan tanpa ada kajian yang mendalam.
Sebab keputusan Bupati sangat bertentangan dengan UU No.14 tahun 2015 tentang profesi Guru dan Dosen, dan sangat berdampak buruk kepada kualitas Pendidikan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai," tegasnya
lanjut mulyanto, kenapa di katakan berdampak buruk kepada kualitas Pendidikan. Karena Keputusan Mutasi yang dilakukan oleh bupati Pulau Morotai dapat mengurangi tenaga Pengajar yang berstatus ASN.
Seharusnya Guru atau tenaga Pengajar tidak bisa di Mutasi ke Satpol PP.
Sebab tugas dan tangungjawab seorang Guru adalah mendidik dan mengajar demi mencerdaskan generasi bangsa, sedangkan tugas dan tangungjawab Satpol PP sebagai Penegak Perda," tuturnya.
"Tak hanya itu. Mulyanto juga menegaskan, jika pemerintah daerah pulau Morotai tak kembalikan pahlawan tanpa jasa (guru) ke tempat tugas awal maka kami secara Kelembagaan BP. HIPPMAMORO provinsi maluku utara akan melakukan demostran dalam waktu dekat." tegasnya. Pres release tim melalui pesan via aplikasi Wasthapp pada Media ini, hari Jum'at 24/9/2021.
( Jek/Redaksi)
