Advertisement
BOBONG,MATALENSANEWS.com- Masyarakat tergabung dalam Gerakan pemuda marhaenis (GPM) akan kembali menggelar seruan aksi unjuk rasa terkait mengenai permasalahan di beberapa kepala OPD di lingkup Pemda dan DPRD Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara yakni;
"Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum di bayar oleh Dinas Pendidikan dan Oknum anggota DPRD main proyek dengan miliaran rupiah pada Dinas PUPR Pulau Taliabu." ujar Lisman disapaa bung Dex. Sabtu, 5/11/2022.
Olehnya itu. "DPC Gerakan Pemuda Marhaenis Pulau Taliabu Mendesak dinas pendidkan agar secepatnya untuk menyelesaikan TPP.
Desak BK ( Badan Kehormatan) DPRD Pulau Taliabu untuk memberikan sanksi tegas terkait diduga kuat oknum anggota DPRD main Proyek pada dinas PUPR. Sebab kami sudah mengantongi nama nama yang diduga telah main proyek tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 yang mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD melarang dewan untuk ikut dalam sebuah proyek.
Desak Dinas PUPR Pulau Taliabu agar hentikan oknum anggota DPRD yang diduga main proyek pada pekerjaan pembangunan Perbaikan dan Cuttingan Jalan Lise, Kecamatan Lede senilai Rp Rp1.636.765.000,00 miliar. dan proyek pekerjaan pembukaan dan penimbunan jalan persimpangan Talo 3 Tanjung Merah senilai Rp1.996.138.379,49 miliar, serta proyek pekerjaan lainnya pada dinas PUPR Pulau Taliabu." pungkas bung Dex.
Disisi lain, terkait diduga oknum kontraktor yang mengatasnamakan Kepala dinas PUPR Pulau Taliabu dengan iming-iming ke salah satu pengusaha ibukota Bobong dengan tujuan dapatkan uang 20 juta untuk per paket proyek MCK dan paket Gorong-gorong. Jika hal ini benar, GPM Pulau Taliabu akan teriak di depan kantor dinas PUPR." Cetusnya. (Jek/Redaksi)
