Advertisement
BOBONG|Matalensanews.com- Pada hari Senin tanggal 11 September 2023, pukul 11.30 WIT telah dilaksanakan Aksi dari Aliansi Himpunan Mahasiswa Taliabu (HMT).
Sahrul Budaya selaku koordinator aksi menyampaikan didepan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD) terkait dengan polemik yang terjadi di daerah Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara saat ini. Dimana Gaji Aparat Desa se Kabupaten Pulau Taliabu belum juga terbayarkan.
"Pembangunan Jembatan di Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur pada Dinas Perhubungan sampai saat ini terlihat mangkrak, Pembangunan Saluran Drainase Desa Kramat-Bobong Kecamatan Taliabu Barat pada Dinas PUPR juga diduga tidak sesuai RAB." Ungkapnya.
Menyikapi berbagai persoalan dinamika Pengelolaan keuangan Daerah Taliabu. HMT menganggap bahwa mekanisme pengelolaan keuangan daerah saat ini jauh dari asas government atau pemerintahan yang baik terutama pada Aspek asas transparansi dan akuntabilitas.
Oleh karena itu Aliansi HMT, meminta Pemerintah Daerah melalui Dinas DPMD dan Kepala BPPKAD Kabupaten Pulau Taliabu agar menjelaskan problem Alokasi Dana Desa terutama tunjangan kehormatan Aparat Desa se-kabupaten Pulau Taliabu yang sampai saat inipun tidak terbayarkan.
"Mendesak Kaban keuangan Taliabu segera mencairkan tunjangan aparatur Desa yang belum terbayarkan selama tahun 2019, 2020 dan 2023." tegas, Sahrul. Senin ( 12/9/2023).
Kata dia, kesejahteraan masyarakat di Pulau Taliabu secara umum belum merasakan karena masih banyak pembangunan dan akses yang terabaikan mulai dari Infrastruktur dan lain-lainya. Kami tidak akan berhenti menyuarakan untuk kepentingan Masyarakat umumnya.
Dalam heringnya, Sekertaris Dinas DPMD Kabupaten Pulau Taliabu, Darmanto mengatakan bahwa, Saat ini Kadis DPMD masih diluar Daerah. Nanti kami sampaikan aspirasi dari adik-adik ke beliau karena kami tidak bisa menjawab dengan persoalan ini.
Darmanto bilang, setiap pertemuaan kami sudah sisipkan Penyampaian terkait ini dan adik-adik melihat baleho APBDas yang ada di Desa-desa mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023 itu menunjukan bahwa keseriusan Dinas DPMD untuk berupaya sesuai kewenangan kami." katanya.
Selanjutnya, Asistem II Setda Kabupaten Pulau Taliabu kami mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang telah melakukan unjuk rasa karena memiliki rasa kepedulian terhadap daerah ini. Nanti kami menyampaikan kepada bupati terkait tuntutan yang telah di sampaikan oleh adik-adik mahasiswa." singkatnya.
Koordinator Aliansi HMT menambahkan, kami minta Kadis Perhubungan dan Kaban Keuangan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu untuk menjelaskan pekerjaan dan realisasi anggaran pembangunan dermaga desa parigi Kecamatan Taliabu Timur dengan total anggaran 4,6 M.
Meminta penjelasan kepada kadis Perhubungan untuk menjelaskan anggaran rehabilitasi dengan total 635.000.000 dengan nomor kontrak:550.03/KONTRAK/DISHUB-PT/IV/2023. yang diduga ada permainan anggaran antara pihak kontraktor pemenang tender dari pembangunan dermaga desa parigi Kecamatan Taliabu Timur dengan Kepala Dinas Perhubungan.
Meminta penjelasan Kepada Dinas PUPR terkait dengan Rancangan Penataan kota dalam rangka mengantisipasi banjir di ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu terkhusus pembangunan Drainase didalam ibukota Bobong.
Meminta Dinas PUPR untuk menjelaskan terkait dugaan pembangunan Drainase Desa Bobong-Kramat Kecamatan Taliabu Barat dengan nilai kontrak Rp 1.495.000.000.00 dikerjakan oleh CV. Cipta Taliabu Sejahtera yang diduga proses pekerjaan tidak sesuai Spek dan RAB." tegas Sahrul. ( Jek/Redaksi)
