Advertisement
 |
| Koordinator Lembaga Pengasawan Independen (LPI) Maluku Utara, Rajak Idrus |
MALUKU UTARA|Matalensanews.com– Koordinator Lembaga Pengasawan Independen (LPI) Maluku Utara, Rajak Idrus Mencatat. Di Tahun 2023 ada 7 OPD yang menghabiskan Anggaran Daerah Sebesar Rp.50 Meliar Sekian hanya untuk Jalan-jalan keluar Daerah atau dengan Dalil Perjalanan Dinas.
"Perjalanan dinas itu untuk berkonsultasi di masing-masing OPD dengan program dari Kementrian di jakarta. Menurut LPI Itu Modus Ujung Ujungnya Korupsi juga," Ungkapnya. Senin ( 23/10/2023).
Menurutnya. Perjalanan Dinas dengan menggunakan APBD itu sah-sah saja apa lagi ini soal Pejabat. Asalkan jelas programnya. Dan penting bisa di pertanggung jawabkan harus jelas.
Disetiap dinas harus membuktikan bilah perlu di buka ke publik terkait keberhasilan untuk melobi program melalui perintah pusat programnya apa-apa saja dan semua menguntungkan masyarakat atau tidak.
Sebab masing-masing dinas telah menghabiskan anggran terbilang cukup besar jika hal ini tidak dapat di buktikan dengan program maka patut di pertanyakan.
"Uang itu diambil untuk apa. dan untuk siapa. Lain sisi daerah lagi kolaps tidak ada uang banyak tanggung jawab pemerintah belum terbayarkan tapi dinas Mala enak jalan-jalan terus. Ambil uang sebanyak itu dari mana," kata Jeck Sapaan akrabnya via pesan Watshapp. Senin ( 23/10/2023).
Jeck bilang, semua ini sudah terbongkar ke publik di maluku Utara.
Disatu sisi di tahun 2023, Lembaga Anti Rasuah KPK Sudah sering datang ke Maluku Utara melalui Tim Superfisi Untuk melakukan koordinasi dan Pencegahan Korupsi di Maluku Utara.
Menurut LPI Maluku Utara sudah terlalu banyak KPK lakukan Pembinaan di semua sektor.
Sehingga Pejabat Maluku Utara merasa Asik-asikan dan tenang-tenang Saja.
Seharusnya Maluku utara sudah harusnya ada reaksi KPK melalui Tim Penindakan.
Tim Penindakan KPK untuk membuktikan 3 sampai 5 orang yang harus di tangkap.
Dari situ la, pejabat Pemrov Maluku Utara mulai sadar dan tukut sehingga tidak lagi mengutak atik uang daerah.
"Sebab uang daerah itu asensinya uang rakyat di beruntukan untuk rakyat lewat sektor pembangunan terutama sektor sosial dan pemberdayaan." tegas Rajak
Tidak sampai disitu, Jeck merincikan Anggaran APBD 2023 di Pemprov Maluku Utara yang di habiskan Oleh Masing Masing OPD terbilang Sangat Tinggi. Misalnya.
1). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku Utara. Dibawa Kendali Ibu Jaidnap Alting sebagai Kepala Dinas. Dugaan anggaran Untuk Perjalanan Dinas Sebesar Rp 8.466.000.000 Miliar.
2). Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 8.168.000.000 (8,1 miliar) pada tahun ini, Disnaker melakukan perjalanan dinas sebanyak 43 kali.
3). Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Dibawa Kendali, Idhar Sidiumar Sebagai Kepala Dinas. Dengan Dugaan Anggran perjalalan Dinas. senilai Rp 6.680.000.000. miliar untuk 28 kali perjalanan dinas.
4). Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku.Utara. Dibawa kendali, Surianto Andili Sebagai Kepala Dinas. Dengan dugaan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 6.485.584.000 miliar.
5). Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Dibawa kendali, Syukur Lila. Sebagai kepala Dinas. Dengan dugaan anggran perjanan dinas senilai Rp 5.917.000.000 miliar untuk 16 kali perjalanan dinas.
6). Dinas Perkim Provinsi Maluku Utara. Di bawa kendali, Adnan Hasanudin. Sebagai Kepala dengan Dugaan anggran senilai Rp 4.600.000.000 miliar. Untuk 16 Kali Perjalanan Dinas.
7). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) privinsi maluku uatara. Di bawa kendali, Mifta Baay Sebagai Kepala Dinas. Dengan dugan anggaran perjalanan dinas Rp Senilai 3.123.000.000 Milair.
Jeck menambahkan, bukan hanya 7 OPD saja termasuk di dalam nya ada Gunernur Provinsi Maluku Utara. Kh. Abdul Gani Kasuba.Lc, Yang menghabiskan Dugaan anggaran Rp 5,9 Milar.
Menurut Koordinator LPI, Rajak Idrus. Bahwa ada 5 OPD yang melakukan Perjalanan Dinas lebih tinggi dari pada perjalanan dinas Gubernur Maluku Utara.
Itu Artinya bahwa mereka lebih banyak keluar daerah dari pada Gubernur. Sebab dalam pantawan Lembaga pengawasan Independen ( LPI) di 2023 ini.
"Gubernur lebih banyak ke jakarta bahkan berminggu-minggi ke jakarta baru balik di Maluku Utara. Tapi perjalanan dinas hanya mencapai 5,9 Miliar itu wajar menurut kami." Ujarnya. ( Jek/Redaksi)
Sumber" Koordinator LPI Maluku Utara.
