Advertisement
TERNATE | Matalensanews.com– Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara benar-benar sepi tanpa penghuni wakil rakyat yang selama ini digaji oleh Rakyat untuk mengisi kekosongan perut dan kebutuhan lainnya dalam keluarga.
Terlihat sangat sepi gedung DPRD Maluku Utara berdasarkan pantauan Wartawan disana, sejak dari tanggal 15 Oktober 2023 hingga kini.
Kata Warga sekitar yang enggan disebutkan namanya dalam pemberitaan ini bahwa, biasanya gedung DPRD penuh dengan anggota dewan sebagai wakil Rakyat yang seharusnya mendengar dan memperjuangkan aspirasi Masyarakat malah terlihat sepi alias kosong melompong.
Astaga, selama ini Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honorer saja sangat jarang berkantor disana.
Apalagi anggota dewan setiap ada Paripurna barulah Gedung DPRD Maluku Utara ini terlihat adanya anggota dewan dan pegawainya.
Hampir setiap saat jika Masyarakat berkunjung ke gedung DPRD Maluku Utara terkait kepentingan publik itu sangat sulit ditemukan anggota dewan.
Padahal keberadaan anggota DPRD sangat penting.
"Bahkan hal-hal yang mau dikordinasikan ke anggota dewan terasa sulit sekali, sehingga keluhan atau pengaduan resmi dari Masyarakat terabaikan," Ungkapnya.
Hal tersebut diakui beberapa orang petugas keamanan yang juga tidak disebutkan namanya di gedung DPRD Maluku Utara bahwa, sudah hampir satu pekan terakhir tidak ada sama sekali anggota dewan masuk kantor. Jum'at ( 20/10/2023).
"Jika selama satu tahun tidak dilaksanakan sidang Paripurna maka selama itu pula tidak ada aktifitas anggota dewan maupun pegawai di gedung DPRD Maluku Utara," katanya.
Tempat terpisah, Staf pendamping komisi 1 DPRD Maluku Utara, Firdaus AR.Syech ketika di konfirmasi via telfon, ia mengaku semua anggota dewan sedang melakukan kegiatan di luar daerah.
Iya, nanti konfirmasi saja ke bagian anilisi humas saja, nanti saya kirim nomor HPnya untuk dikonfirmasi langsung.
"Kebutulan anggota dewan lagi reses yang didampingi pegawainya jadi tidak ada aktifitas di kantor."ujarnya.
Kata Firdaus, kembali ditanya terkait pengaduan Warga Masyarakat Sofifi terkait dugaan perempasan hak lahan tanah yang telah dibangun proyek pembangunan Dermaga Laut pada tahun 2003 oleh pemerintah provinsi Maluku Utara.
Firdaus bilang laporan tersebut dalam tahapan proses.
"Pengaduanya masih dalam proses namun saja terdapat pergantian ketua komisi dan pasca ada yang meninggal dunia sehingga tertunda." terangnya. ( Red)
