Advertisement
JAKARTA|MATALENSANEWS.com-Sebuah pernyataan dari anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, dan Harya Adityawarman menyoroti penggunaan QR code yang digunakan secara berulang oleh lebih dari satu kendaraan dalam pengisian BBM subsidi.
Mereka menegaskan pentingnya peran operator dalam penyediaan BBM subsidi, dengan menekankan bahwa QR code yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan seharusnya tidak diterima untuk pengisian BBM subsidi.
Hamim dari BPH Migas juga menekankan bahwa penggunaan QR code yang tidak sesuai harus segera diblokir.
Harya Adityawarman menyoroti pentingnya komitmen dari BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, dan SPBU untuk memberikan BBM subsidi kepada pihak yang berhak.
Mereka juga menggaris bawahi bahwa tindakan penyelewengan ini harus segera direspons karena adanya keterbatasan jumlah, harga, dan aturan penggunaan BBM subsidi.
Sebagai langkah penindakan, disarankan untuk memasang CCTV di lokasi strategis dan melibatkan peran aktif operator dalam melaporkan ketidaksesuaian QR code.
BPH Migas juga berencana melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi guna memastikan distribusi yang tepat sasaran.(Red/GT)
