Advertisement
Laporan : Goent
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa laporan tersebut masih dalam proses di tim pengaduan masyarakat kedeputian informasi dan data.
"Informasi yang kami peroleh benar ada laporan dimaksud. Masih berproses di tim pengaduan masyarakat kedeputian informasi dan data," kata Ali Fikri kepada wartawan pada Senin (12/2/2024).
Sebelumnya, dugaan pungli tersebut beredar luas di media sosial, menampilkan foto dokumen yang menyebutkan bahwa laporan sudah diterima Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK pada 20 November 2023.
Meski demikian, detail terkait pengaduan kasus dan lokasi tidak terlihat dalam foto tersebut. Hanya keterangan dalam postingan yang menyebutkan bahwa dugaan pungli di ASN Boyolali telah dilaporkan ke KPK.
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali telah berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dalam Pemilu.
Bupati Boyolali, Mohammad Said Hidayat, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 800/2673/5.3/2023 tentang pengawasan netralitas pegawai ASN dan pegawai non-PNS dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di lingkungan Pemkab Boyolali.
"Terkait dengan apa yang dilaporkan oleh siapa pun, kita kan belum tahu terkait dengan kebenaran itu. Ya dipersilakan saja, monggo," kata Sekda Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, di ruang kerjanya, Kamis (23/11/2023).
"Ia menegaskan bahwa SE tersebut mencerminkan komitmen untuk menjaga netralitas ASN sekaligus pengawasannya dalam Pemilu 2024," imbuhnya.(**)
