Advertisement
JAKARTA | MatalensaNews.com, – Drama pemilu 2024 dalam percaturan politik di Kabupaten Halmahera selatan, mingisahkan problem dugaan penggelembungan suara kisaran 12 Ribu, operasi ajaib yang memiliki indikas kuat, dilanggengkan melalui Kekuasaan sistem pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan, ini sudah bukan gaya baru lagi, tapi gaya lama yang di hidupkan kembali.
Problemnya saat ini yaitu adanya dugaan tentang kong-kalikong antara KPU dan BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan yang berselingkuh pada kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan "Ini Konyol".
Diduga Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Rais Kahar, dan juga Darmin Hi Hasyim (KPU Halsel) adalah dalang yang merusak kualitas Demokrasi yang jujur dan adil, sebab kecurangan berlangsung terstruktur aktif dan masif.
Apalagi kita mengatahui bahwa 11 saksi parpol mengajukan keberatan dalam pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil pemilu tahun 2024 di tingkat KPU Halmahera Selatan (Halsel).
"Wajarlah 11 saksi parpol ngamuk, yakan mereka memperjuangkan saluran hak suara rakyat agar tidak di bajak" Tentu 11 partai di antaranya PDI-P, Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, PBB, Hanura, PSI, PPP, PKN, dan Gelora, ya pasti merasa di rugikan." Ungkap Koordinator Lapangan, M. Reza A.S pada awak media ini. Jum'at (15/3/2024).
Tidak sekedar itu saja kami juga menyampaikan bahwa adanya berbagai problem yang serius, tentang dugaan kejahatan suap pencalegan didalam pemilu 2024 di Provinsi Maluku Utara yaitu Kabupaten Halmahera Selatan yang hari ini menjadi sorotan bagi kami.
berkaca pada pemilu 2014, DKPP pernah memberi sanksi kode etik pada dua komisioner KPU Kabupaten Serang, Banten, dan di pecat karena kasus suap pencalegan, bahkan Ketua KPU di pecat karena melakukan pembiaran terhadap anggotanya.
"Padahal hanya Rp 10 juta untuk dana pengamanan, dan Rp 25 juta untuk pengamanan suara sebelum Pileg, matahari kembar ini sama berlangsung di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara di dapil II Makean Kayoa, sejumlah oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), melakukan modus menggaransikan kemenangan pada caleg, tentu diduga atas perintah KPU Kabupaten Halmahera Selatan." ujar M. Reza
Kata dia aneh, Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan ngapain aja, ko diam seakan-akan tidak tahu menau ada kejahatan suap pencalegan terhadap komisioner KPU Halmahera Selatan, Inilah yang kami maksud drama persekongkolan antara KPU dan Bawaslu Halmahera Selatan itu sendiri.
Padahal beredar Bukti transaksi Transfer di media online dengan nilai 10jt masuk ke rekening salasatu komisioner KPU Halmahera Selatan Sdr. Halid Rajak, tentu bagi kami ini menjadi masalah serius, yang wajib di ketahui DKPP.
Inisial AHS di tipu dalam modus kemenangan, toh tidak mendapatkan 1 kursi juga, apalagi pengakuan melalui media online beredar, bahwa total uang yang diberikan sebesar Rp 115 juta.
"Dalam aksi perdana ini kami tegas, menyikapi secara serius, dan kami yang tergabung dalam Front Perjuangan Demokrasi Maluku Utara Menggugat ( FPD-Maklumat) akan mengkonsolidasikan dalam rangka menggelar demonstrasi." Ucapnya.
Selanjutnya, untuk mendesak segera panggil dan evaluasi serta berhentikan Rais Kahar, Halid Rajak dan Darmin Hi Hasyim.
Prinsipnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Rais Kahar dan dua Komisioner KPU Halmahera Selatan, di antaranya, Darmin HI Hasyim dan Halid Rajak harus di adili, yang tidak kala penting yaitu, kami ingin menyampaikan bahwa Darmin Hi Hasyim pernah mendapatkan sanksi peringatan keras, kode etik DKPP, artinya ada catatan buruk yang melakat pada komisioner KPU Halmahera Selatan.
Darmin juga saat ini ikut dalam seleksi KPU Provinsi Maluku Utara yang mana namanya masuk ke 20 besar, "orang yang pernah di beri sanksi ko di loloskan, timsel KPU Provinsi Maluku Utara juga ga jelas." tandasnya. ( Jek/Red)
