Advertisement
LABUHA | MatalensaNews.com– Hadirnya perusahan kelapa Sawit yang dikelola oleh PT. Gelora Membangun (PT. GM) di Desa Gane Dalam, Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) di Provinsi Maluku Utara, itu diduga sangat merugikan masyarakat.
Pasalnya, PT.GM membawah dampak Negatif akibat dari tidak mematuhi tanggungjawab perusahan atas hak-hak Masyarakat lingkar Sawit.
Sebab berdasar dari hasil Investigasi seorang Wartawan di Halmahera Selatan pada tanggal 5 maret 2024, kemarin.
Diduga PT. GMM menguasai lahan adat dan kebun milik Warga Masyarakat lingkar sawit dan dilakukan penggusuran secara ilegal sejak dari tahun 2013 silam.
Dan dilanjutkan penanaman kelapa sawit dari tahun 2014, dengan seluas 5.555 H lebih dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gane Dalam termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PT. GMM memperoleh Surat Keputusan Budidaya Hak atas Tanah No. 71 / HGU / KEM-ATR / BPN / 2016, mencakup : 8.444.6074 H dari Desa Awis, Desa Jibubu, Desa Gane Dalam, Desa Yami, Desa Sekely, Desa Kurunga, Desa Yomen, Desa Gane Luar Kecamatan Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan dan Kepulauan Joronga.
Sementara dari hasil investigasi Wartawan disana terdapat berbagai penderitaan yang di alami oleh Masyarakat seperti, tidak mendapatkan Air Bersih, Listrik dan diduga sengaja tidak di aksesnya telkomsel.
Sehingga Masyarakat minem mendapatkan informasi terkait perusahan sawit, serta bangunan SMPN 11 Halmahera Selatan dengan jumlah siswa 110 orang yang terdapat 6 ruangan rusak total dari jumlah 11 ruangan belum juga diperbaiki sejak gempa pada tanggal 14 juli tahun 2019 hingga 2024 ini, itu tidak difungsikan
Hal tersebut dibenarkan seorang Warga Masyarakat Gane Dalam enggan namanya dituliskan dalam pemberitaan ini. Minggu (11/3/2024).
Dia menyampaikan bahwa, hadirnya PT. GM itu hanya menguntugkan kepentingan perusahan dan oknum -oknum tertentu saja serta melakukan pembodohan kepada masyarakat umumnya.
Padahal, sebelumnya masuknya PT.GM menjanjikan pemerintah daerah akan diberikan hak plasma kebun sawit yang saat ini, konsulatannya Bapak Luwuy sekaligus direktur PT. Indonesi TSE Papua.
"Namun Plasma tersebut itu tidak ada hingga saat ini, hanya dibangun tiga gedung koperasi untuk tiga Desa saja." Ungkap Warga disana.
Tidak sampai disitu, kata warga masyarakat belum pernah merasakan hasil dari koperasi yang dibangun tersebut sudah tidak berjalan sejak dari tahun 2016.
Lebih parahnya lagi, tanah adat dan tanah kebun milik Masyarakat telah digusur habis. Menurut kami itu merupakan sangat pembodohan dan penipuan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Perusahaan juga diduga tidak mau menyelesaikan hak-hak mereka atau masyarakat, selalu tidak dipenuhi.
Ironisnya, Masyarakat Gane sangat kesulitan Air Bersih, tidak pernah merasakan lampu Listrik, tidak pernah merasakan jaringan Telkomsel seluler, sejak hadirnya Perusahaan kelapa Sawit hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu saja hingga bertahun-tahun. Padahal kekayaan perusahaan itu sangat luar biasa seperti Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh pemerintah daerah atau pemprov Maluku Utara itu sendiri.
"Tapi sayangnya masyarakat disana hanya memakai lampu loga-loga itupun harus ada minyak tanah baru bisa dinyalakan ( Gelap Gulita)." Sekertaris Desa Gane Dalam, Jamal Kun, saat di konfirmasi mengaku Air Bersih yang di perolehnya untuk di konsumsi sehari-hari dengan jarak tempuh 1 kilo meter menggunakan gerobak dan jergen.
Kata Jamal, Masyarakat Gane Dalam sangat kesulitan Air Bersih karena diambil dari jarak 1 kilo meter mengunakan gerobak dan jergen. oleh karena itu pemerintah Desa Gane Dalam juga sangat menghawatirkan dengan adanya perusahan kelapa sawit sehingga menimbulkan pro dan kontrak sesama Masyarakat.
"Kerena setiap kali kunjungan pihak perusahan untuk sosialisasi tetap saja terjadi bentrok sesama Masyarakat sampai menggunakan barang tajam." kesalnya.
Dia bilang sebagian orang mengejar kepentingan pribadi di perusahan, dan sebagian besar tidak mendapatkan hak-haknya setelah perusahaan melakukan penggusuran lahan, tanaman masyarakat. pihak Perusahaan masih juga diduga mengabaikan hak-hak masyarakat.
Pihak PT. GM saat dikonfirmasi terkait banyak persoalan tersebut hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan dari pihaknya. (Jek/Red)
