Advertisement
MALUKU UTARA|MATALENSANEWS.com-Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara menekankan pentingnya bagi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Utara, M. Yasin Ali, untuk mengembalikan 4 pimpinan yang digantikan ke posisi semula. Koordinator LPI Maluku Utara, Rajak Idrus, menyampaikan bahwa situasi Provinsi Maluku Utara saat ini tidak stabil.
Idrus mengatakan bahwa fokus utama Plt Gubernur seharusnya adalah berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk DPRD Provinsi Maluku Utara, terutama dalam mengatasi masalah APBD yang belum terselesaikan. Dia menyoroti tunggakan pembayaran hak pegawai, termasuk PTT CB RSUD, serta utang kepada pihak ketiga dan anggaran DBH Kabupaten/Kota yang belum diselesaikan.
LPI Maluku Utara juga menyoroti bahwa pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mendapat teguran dari BKN, KASN, dan Kemendagri terkait pelantikan 24 pejabat di berbagai tingkatan eselon. Meskipun Plt Gubernur telah mengeluarkan surat keputusan tentang pembatalan pelantikan tersebut, pejabat yang seharusnya digantikan belum dikembalikan ke posisi semula.
Menurut LPI Maluku Utara, tindakan tersebut memiliki implikasi hukum administratif yang serius bagi para pejabat yang masih menempati posisi yang seharusnya telah diganti. Mereka diperingatkan bahwa penggunaan anggaran dalam jabatan mereka dapat menjadi subjek penegakan hukum.
Sementara pemerintah pusat telah memerintahkan Plt Gubernur M. Yasin Ali untuk mengembalikan para pejabat yang telah dilantik sebelumnya ke posisi semula, LPI Maluku Utara mencatat bahwa tindakan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Para pejabat yang masih menempati jabatan yang seharusnya telah diganti diharapkan untuk memperhatikan implikasi hukum dari tindakan administratif mereka, sementara LPI Maluku Utara terus memantau perkembangan situasi ini.(Jek/Red)
