Advertisement
 |
| Koordinator lapangan sekaligus kuasa hukum gerakan ini, Mursid Ar Rahman |
Pulau Taliabu, Matalensanews.com – Koalisi Rakyat dan Pemuda Pulau Taliabu merencanakan aksi unjuk rasa terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Dinas Pendidikan Pulau Taliabu. Aksi ini dipicu oleh dugaan penyimpangan anggaran pada kedua dinas tersebut, jumat(19/7/24).
Koordinator lapangan sekaligus kuasa hukum gerakan ini, Mursid Ar Rahman, yang akrab disapa Kancil, menuduh Dinas PUPR melakukan kegiatan fiktif dalam pembangunan MCK di sejumlah desa Pulau Taliabu. Menurutnya, ada laporan anggaran sebesar Rp. 2.798.135.720 yang tidak memiliki realisasi fisik di lapangan.
"Kami menduga kuat bahwa Dinas PUPR telah melaporkan anggaran yang sebenarnya tidak terealisasi di lapangan," ungkap Kancil.
Selain itu, Kancil juga mengungkapkan adanya dugaan pembayaran berlebih untuk pembangunan masjid di Desa Gela dengan total anggaran Rp. 1.608.484.891.
Gerakan ini juga akan mengajukan bukti-bukti dugaan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu untuk diproses secara hukum.
Sementara itu, pada Dinas Pendidikan Pulau Taliabu, Kancil menyampaikan bahwa ada temuan penyimpangan pada beberapa proyek pembangunan TK dan SD dengan total nilai sekitar Rp. 404.844.581 untuk tujuh paket pekerjaan.
"Hal ini sangat miris untuk daerah ini. Dinas Pendidikan seharusnya fokus menyelesaikan persoalan pendidikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa," tambahnya.
Kancil juga mengkritik Kepala Dinas Pendidikan yang diduga lebih fokus pada pencalonan dirinya sebagai Bupati Pulau Taliabu daripada menyelesaikan masalah pendidikan di daerah tersebut.
"Mengurus yang kecil saja tidak bisa, apalagi mau mengurus yang besar. Rakyat Pulau Taliabu harus pintar memilih pemimpin nantinya," tegasnya.
Kancil berjanji akan terus mengawal dan melanjutkan laporan ini ke Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu agar bisa diproses secara hukum. Ia juga menegaskan bahwa selain Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, ada beberapa dinas lain yang juga diduga melakukan penyimpangan anggaran.
"Kita harus benahi daerah ini. Melalui generasi putra dan putri kita, kita harus tetap mengontrol kinerja pemerintah agar ke depannya pemimpin terpilih bisa benar-benar membangun daerah kita di Pulau Taliabu," kata Kancil.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat penuh dalam gerakan ini demi terwujudnya keadilan di daerah tersebut.(Jeck)
