Advertisement
Laporan : Djoko S
Semarang,MATALENSANEWS.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan sejumlah masalah yang terjadi selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Tengah, hingga masa daftar ulang yang masih berlangsung saat ini, Jumat(12/7/24).
Dalam sambutannya pada pembukaan Roadshow Bus KPK dan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Alexander menyinggung adanya pejabat yang mencoba memasukkan anaknya ke SMP Negeri di Kota Semarang dengan menitipkannya ke Dinas Pendidikan Kota Semarang. Para pejabat tersebut tidak ingin mengikuti proses seleksi masuk sekolah negeri melalui jalur PPDB yang resmi.
"Jangan sampai korupsi terus merajalela dan pendidikan kita terlantarkan. PPDB di Semarang dan Jateng bagaimana? Kemarin banyak masalah juga, banyak pejabat yang titip," ujar Alexander.
Ia menegaskan, tindakan tersebut tidak hanya merusak integritas sistem pendidikan, tetapi juga memberi contoh buruk kepada anak-anak. "Kalau anak-anak kita sudah kita ajari dengan cara-cara tidak fair (adil) untuk masuk ke sekolah tertentu, apa yang bisa kita harapkan," ujarnya di hadapan puluhan kepala daerah yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Alexander meminta agar seluruh pejabat pemerintahan menjadi panutan dalam hal integritas dan kejujuran, sehingga generasi penerus memiliki karakter yang kuat dan bebas dari perilaku koruptif di masa depan.
Lebih lanjut, Alexander menyatakan bahwa dengan menjaga nilai-nilai kejujuran dan integritas, Indonesia dapat berharap menjadi lebih baik dan maju pada tahun 2045. "Ini pendidikan anak-anak kita tetap kita jaga, kita rawat mereka sehingga mereka punya nilai-nilai kejujuran, nilai integritas, nilai antikorupsi, dan kita boleh berharap 2045 Indonesia lebih baik, lebih maju, dan cerdas. Jangan sampai Indonesia emas jadi Indonesia cemas," ujar dia.
PPDB di Jawa Tengah juga diwarnai oleh kasus pemalsuan piagam yang digunakan oleh puluhan calon peserta didik (CPD) untuk mendaftar di SMAN/SMKN. Pemprov Jateng telah memutuskan untuk membatalkan piagam palsu tersebut dari sistem jurnal PPDB, sehingga piagam tersebut tidak menambah poin bagi CPD terkait.
Sekretaris PPDB Dinas Pendidikan Kota Semarang, Fajriah, mengungkapkan bahwa sejumlah pejabat berusaha melobi dirinya untuk menitipkan anak mereka saat pendaftaran PPDB di tingkat sekolah dasar (SD). "Ya namanya berusaha banyak jalan menuju Roma. Tapi, kan tak ada yang berhasil satu pun," ujar Fajriah saat dikonfirmasi media, Selasa (25/6/2024).
Fajriah menambahkan, ia menolak mendata siapa saja pejabat yang berusaha menitipkan anak mereka agar bisa masuk di sekolah yang diinginkan. "Kalau pejabat kita tak mendata. Pokoknya kalau datang maksudnya itu (menitipkan anak), langsung kami tolak," tegasnya.(*)
