Advertisement
Maluku Utara, MatalensaNews.com – Ketua Umum PB Formmalut Jabodetabek, Reza M. Sadik, mengkritik kebijakan pemerintah pusat dengan melahirkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Halmahera Tengah yang dinilai malah menghasilkan malapetaka. Banjir besar yang melanda Halmahera Tengah dari tanggal 20 hingga 23 Juni telah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat setempat.
Menurut Reza, PSN di Halmahera Tengah gagal total. Banjir yang terjadi menjadi bukti nyata, merendam ratusan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur vital lainnya, serta menyebabkan kerugian material yang signifikan. Aktivitas sehari-hari masyarakat pun terganggu, dan keselamatan warga negara terkesan diabaikan, Selasa (7/8/24).
Agresivitas eksploitasi sektor tambang yang tidak mempertimbangkan prinsip kemanusiaan menjadi perhatian. Reza menyoroti sikap PT. IWIP di Halmahera Tengah yang dinilai tidak peduli dengan kondisi banjir. Perusahaan tersebut tidak meliburkan tenaga kerja sementara waktu, meskipun banjir melanda.
"Tentu kita tidak bisa diam, dan memiliki kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah pusat atas dampak yang ditimbulkan oleh Proyek Strategis Nasional tersebut," tegas Reza.
Ia menambahkan bahwa PSN bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek penting lainnya yang berdampak pada perekonomian, namun pelaksanaannya harus memperhatikan dampak lingkungan.
Reza meminta putra daerah untuk meminta penjelasan mengenai langkah-langkah pemerintah pusat dalam mengantisipasi dan mengatasi dampak lingkungan dari PSN, terutama terkait izin tambang dan pembangunan industri. Pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR, KLHK, serta Kementerian ESDM, diharapkan segera memberikan tanggapan resmi.
"Kita juga belum mengetahui secara transparan argumentasi pemerintah sejauh mana kajian lingkungan yang telah dilakukan sebelum izin tambang dan proyek industri diberikan, serta langkah konkret apa yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang," ujarnya.
Reza menambahkan bahwa izin tambang dan pelaksanaan PSN berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, yang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa PSN di Halmahera tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Jika masalah ini tidak diselesaikan, Reza mengancam akan menggelar demonstrasi di Istana Negara dan KLHK, termasuk di kantor PT. IWIP. Malam ini, tanggal 6 Agustus, di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, konsolidasi perdana akan diadakan dalam rangka menggelar aksi pada Hari Rabu, 7 Agustus 2024, untuk meminta perhatian khusus pemerintah pusat.
Penulis: Jeck/Red
