Advertisement
 |
| Gambar : ilustrasi |
Laporan : TRI
SALATIGA | MatalensaNews.com– Lembaga Elbeha Baro Meter mengungkapkan adanya dugaan praktik gratifikasi dan suap dalam pengadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Kota Salatiga pada tahun 2022. Proyek yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp 3 miliar ini mencakup pengadaan LPJU, pemasangan LPJU, dan pemasangan meterisasi.
Ketua Lembaga Elbeha Baro Meter, G Sri Hartono, mengungkapkan temuan tersebut kepada wartawan pada Senin (5/8/2024). "Dugaan kami berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan adanya indikasi praktik gratifikasi dan suap," jelasnya.
Sri Hartono menambahkan bahwa indikasi tersebut muncul dari adanya kongkalikong antara pelaksana kegiatan dengan pihak ketiga yang terlibat. "Pelaksana kegiatan maupun pihak ketiga yang melaksanakan proyek tersebut selalu sama," katanya.
Lebih jauh, Sri Hartono menjelaskan bahwa spesifikasi dalam pengadaan diduga telah diatur antara pihak ketiga dengan pihak pelaksana atau pejabat yang bertanggung jawab, menunjukkan adanya pemufakatan jahat yang dapat merugikan negara baik secara finansial maupun administratif. "Saat ini kami masih melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Setelah bukti lengkap, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti temuan ini," pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Salatiga, Dra. Sulistyaningsih, M. T., saat dihubungi awak media melalui pesan WhatsApp menyatakan akan melakukan pengecekan dokumen terkait pengadaan LPJU. "Akan kami cek dokumen yang ada," jawabnya.
Namun, Sulistyaningsih juga mengungkapkan bahwa dirinya akan dinas keluar ke Bandung hingga hari Jumat. "Kalau perlu informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris (Pak Kusdiyanto) dan Pak Bagus (Bidang yang menangani LPJU). Ini nomor kontaknya. Mungkin dapat menghubungi hari Rabu besok karena ada pembahasan anggaran dengan DPRD di Jogja," terangnya.
Perkembangan lebih lanjut terkait dugaan ini akan terus dipantau oleh berbagai pihak demi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan proyek-proyek publik di Kota Salatiga.(**)
