Advertisement
Maluku Utara | MatalensaNews.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, diminta segera melakukan evaluasi terhadap kinerja penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polres Halmahera Selatan. Hal ini menyusul dugaan bahwa penyidik tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam menangani kasus pelecehan seksual.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) melalui Ketua Harmain Rusli, mengungkapkan kritik keras terhadap kinerja Polres Halmahera Selatan, termasuk Kapolres Halsel. Harmain menilai bahwa penyidik unit PPA Reskrim Polres Halsel diduga gagal menangani kasus pelecehan seksual secara profesional dan transparan.
Menurut GPM, pendekatan penyelesaian kasus yang diambil oleh penyidik cenderung berbasis kekeluargaan, yang justru merugikan korban serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. "Penanganan yang demikian jelas mengabaikan hak-hak korban dan tidak sejalan dengan proses hukum yang adil," ujar Harmain Rusli pada Rabu (28/8/24).
Harmain yang juga merupakan mahasiswa hukum di Sekolah Tinggi Agama Islam Alkhaeraat Labuha menegaskan bahwa kasus pelecehan seksual harus ditangani dengan serius berdasarkan hukum yang berlaku, bukan melalui pendekatan kekeluargaan yang berpotensi membahayakan korban. Ia juga menuntut agar penyidik yang terbukti tidak menjalankan tugasnya dengan baik segera dicopot dari jabatannya.
GPM secara institusional juga menyerukan kepada pihak kepolisian agar memperbaiki prosedur penanganan kasus pelecehan seksual dan memastikan bahwa korban-korban mendapatkan perhatian dan keadilan yang layak. Harmain berharap Kapolres Halmahera Selatan dapat mendukung reformasi ini dan menempatkan keadilan bagi korban sebagai prioritas utama.
"Kami berharap agar Bapak Kapolres Halsel mendukung upaya reformasi ini dan memastikan bahwa keadilan bagi korban tetap menjadi prioritas," tegas Harmain Rusli.
(Red/Jeck)
