Advertisement
JAKARTA|MATALENSANEWS.com-Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan katalog elektronik versi 6.0, Selasa (10/12/2024), di Istana Negara, Jakarta. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih.
Peluncuran katalog elektronik versi terbaru ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 secara digital.
Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya digitalisasi sebagai upaya mendorong pemerintahan yang transparan.
“Dalam rangka kita tingkatkan pemerintahan yang bersih, salah satu terobosan adalah melalui digitalisasi. Karena itu, saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan daripada kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang hari ini menyelenggarakan peluncuran katalog elektronik versi 6.0,” ujar Presiden.
Presiden juga menghimbau seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mulai menggunakan katalog tersebut pada 1 Januari 2025. Versi terbaru katalog ini diharapkan mampu mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan dan menurunkan biaya administrasi hingga 40-50 persen.
Lebih lanjut, Presiden menyoroti pentingnya efisiensi pengelolaan ekonomi dengan merujuk pada incremental capital output ratio (ICOR). Menurutnya, ketidakefisienan ekonomi di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga, mencapai 30 persen.
“Diharapkan dengan penggunaan e-katalog ini, ketidakefisienan ini dapat kita kurangi,” tegas Presiden.
Presiden juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berinovasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Hal ini meliputi pengelolaan manajemen yang baik, penggunaan teknologi canggih, serta keberanian dalam menegakkan hukum.
“Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya antara lain dengan pengelolaan, manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” pungkasnya.
Peluncuran katalog elektronik versi 6.0 ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam menciptakan pengadaan barang dan jasa yang efisien, transparan, serta mendukung agenda reformasi pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(Red/GT)
