Advertisement
Jakarta|MATALENSANEWS.com– Sentral Koalisi Anti Korupsi (SKAK) Maluku Utara menantang Ketua KPK yang baru, Setyo Budiyanto, untuk menuntaskan dugaan kasus suap besar-besaran yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK). Berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Ternate, terdapat indikasi keterlibatan 371 pihak pemberi suap dengan 461 transaksi keuangan yang mengalir kepada AGK melalui ajudannya.
M.Reza, Koordinator SKAK Maluku Utara, menyoroti bahwa dugaan suap tersebut tidak hanya terkait jual beli jabatan, tetapi juga menyentuh praktik suap proyek, mafia perizinan tambang, dan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) bodong. “KPK seharusnya serius menyelidiki penerbitan 25 IUP bodong pada 2020-2021 yang melibatkan pejabat seperti Hasyim Daeng Barang (eks Kadis ESDM) dan Samssudin A. Kadir (eks Sekda Maluku Utara),” ujarnya pada Kamis (26/12/2024).
Eksploitasi di Pulau Kecil dan Dugaan Pelanggaran UU
SKAK juga mengungkap dugaan pelanggaran eksploitasi tambang di Pulau Fao oleh PT Aneka Niaga Prima. Aktivitas tersebut dianggap melanggar UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
“KPK harus menyisir seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pejabat daerah, mafia tambang, hingga pengusaha tambang seperti Shaty Alda Nathalia, yang memiliki kaitan dengan Smart Marsindo dan Aneka Niaga Prima,” tegas Reza.
Keterlibatan Nama Besar
Dalam persidangan, nama Eliya Bachmid, yang kini terpilih sebagai anggota legislatif 2024, juga mencuat sebagai salah satu penerima aliran dana suap. "Eliya adalah salah satu dari 10 pemilik rekening penerima uang suap. Ini harus diusut lebih lanjut," ujar Reza.
Ia juga meminta KPK untuk menetapkan tersangka baru, termasuk mantan Sekda Maluku Utara, Samssudin A. Kadir, yang diduga menerima aliran dana sebesar Rp400 juta lebih.
Harapan kepada Ketua KPK Baru
SKAK menaruh harapan besar kepada Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK yang baru dilantik. Dengan rezim baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, SKAK berharap ada langkah konkret dalam memutus mata rantai korupsi, khususnya di Maluku Utara.
“Ketua KPK yang baru harus menjadi energi positif dalam pemberantasan korupsi. Jangan tebang pilih, usut tuntas semua pihak yang terlibat, termasuk 362 nama pemberi suap yang disebut dalam fakta persidangan,” tegas Reza.
SKAK juga meminta agar penyelidikan tidak hanya berhenti pada kasus-kasus yang sudah ditangani, tetapi juga mencakup produk IUP bodong dan dugaan suap yang melibatkan pejabat dan pengusaha tambang lainnya.
Reza mengingatkan bahwa publik menanti keberanian dan keseriusan KPK dalam menuntaskan kasus ini. Jika tidak ada progres, SKAK siap melaporkan kasus tersebut ke Komisi III DPR RI dan instansi terkait untuk memastikan keadilan ditegakkan.
Laporan: Jeck
