Advertisement
KAB SEMARANG|MATALENSANEWS.com– Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menjadi sorotan publik setelah diduga mengabaikan instruksi Presiden terkait kehadiran dalam acara retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Informasi ini semakin viral di berbagai platform media sosial, termasuk TikTok, memunculkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat.
Upaya tim wartawan untuk mengonfirmasi kabar ini melalui telepon pribadi Ngesti tidak membuahkan hasil karena tidak ada respons. Sementara itu, beredar informasi bahwa Ngesti mengikuti instruksi Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan menuju Magelang.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang berbunyi:
“Merdeka! Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di KPK, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai berada di bawah kendali Ketua Umum PDI Perjuangan. Diperintahkan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan menuju Magelang dan tetap berada dalam komunikasi aktif serta standby untuk arahan lebih lanjut.”
Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan di Magelang, sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan terlihat tidak menghadiri kegiatan di Akmil dan memilih berkumpul di Veranda Kafe Jalan Sutopo Magelang pada Sabtu, 22 Februari 2025.
Berikut adalah daftar kepala daerah yang tidak menghadiri acara retreat di Akmil Magelang:
- Pramono Anung (Gubernur DKI Jakarta)
- I Wayan Koster (Gubernur Bali)
- Agustina Wilujeng (Wali Kota Semarang)
- Sadewo Tri Lastiono (Bupati Banyumas)
- Dion Agasi Setiabudi (Wakil Bupati Purworejo)
- Afif Nurhidayat (Bupati Wonosobo)
- Grengseng Pamuji (Bupati Magelang)
- Hamenang Wajar Ismoyo (Bupati Klaten)
- Etik Suryani (Bupati Sukoharjo)
- Setyo Sukarno (Bupati Wonogiri)
- Rober Christanto (Bupati Karanganyar)
- Bellinda Putri Sabrina Birton (Wakil Bupati Kudus)
- Witiarso Utomo (Bupati Jepara)
- Esti'anah (Bupati Demak)
- Ngesti Nugraha (Bupati Semarang)
- Agus Setiawan (Bupati Temanggung)
- Dyah Kartika Permanasari (Bupati Kendal)
- Paramita Widya Kusuma (Bupati Brebes)
- Damar Prasetyono (Wali Kota Magelang)
- Achmad Afzan Djunaid (Wali Kota Pekalongan)
- Iswar Aminuddin (Wakil Wali Kota Semarang)
- Imron Rosyadi (Bupati Cirebon)
- Tri Adhianto Tjahyono (Wali Kota Bekasi)
- Ade Kuswara Kunang (Bupati Bekasi)
- Citra Pitriyami (Bupati Pangandaran)
- Endah Kuntariningsih (Bupati Gunungkidul)
- Hasto Wardoyo (Wali Kota Yogyakarta)
- Harda Kiswaya (Bupati Sleman)
- Masinton Pasaribu (Bupati Tapanuli Tengah)
- Lis Darmansyah (Wali Kota Tanjungpinang)
- Agustina Wilujeng Pramestuti (Walkot Semarang)
Mantan Presiden Joko Widodo menanggapi kabar ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dalam acara yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.
“Ini urusan pemerintahan yang mengundang adalah Presiden, maka seharusnya kepala daerah hadir karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan bangsa serta negara,” tegas Jokowi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menambahkan bahwa kepala daerah yang sudah dilantik memiliki ikatan struktural dengan pemerintah pusat dan tidak lagi terikat dengan partai politik pengusungnya. “Kepala daerah terikat pada pemerintah pusat dan hal ini sudah diatur melalui undang-undang,” jelas Dedi.
Senada dengan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan peringatan kepada kepala daerah yang tidak mematuhi arahan pemerintah pusat.
“Presiden sudah memberikan peringatan berkali-kali. Siapa yang bandel, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dan siapa yang tidak patuh, akan ditindak tegas. Pemerintahan dalam Kabinet Merah Putih harus bersih dan patuh pada aturan,” tegasnya.
Disinyalir, kehadiran Bupati Semarang Ngesti Nugraha dalam kegiatan retreat Akmil Magelang masih menjadi teka-teki. Saat Gubernur Ahmad Luthfi memberikan konsolidasi kepada kepala daerah Jawa Tengah pada Minggu, 23 Februari 2025, Ngesti tidak terlihat dalam ruangan tersebut.
Publik pun menanti tindakan lebih lanjut dari pemerintah terkait sikap sejumlah kepala daerah yang diduga mengabaikan instruksi Presiden.
(RED – TIM)
