Advertisement
JAKARTA | MatalensaNews.com – Central Aktivis Anti Korupsi (CAAK) Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (27/2/2025). Mereka mendesak KPK segera mengusut dugaan korupsi yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah di Maluku Utara.
Dalam aksinya, CAAK menyoroti tiga kasus utama, yakni dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Pulau Morotai, proyek jalan mangkrak di Halmahera Tengah, serta dugaan penjualan ilegal ore nikel oleh PT. Wana Kencana Mineral.
DAK Pendidikan Pulau Morotai
Koordinator aksi, Mansur A. Dom, menegaskan bahwa dugaan penyelewengan dana pendidikan di Pulau Morotai tidak bisa dibiarkan. Dari total anggaran Rp19,2 miliar yang dialokasikan untuk 57 proyek, hanya dua yang rampung, sementara anggaran telah dicairkan 100%.
“Kami mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa Plt. Kadis Pendidikan Pulau Morotai, Syarudin Manyila, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ode Ari Junaidi Wali, untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut,” ujar Mansur.
Proyek Jalan Mangkrak di Halmahera Tengah
CAAK juga menyoroti proyek pembangunan jalan Sirtu-Hotmix di Kecamatan Patani, Halmahera Tengah, senilai Rp11,04 miliar yang diduga mangkrak meski anggaran telah dicairkan penuh dalam tiga tahap.
Massa menuntut KPK segera memanggil Kadis PUPR Halmahera Tengah, Arif Jalaluddin, dan Direktur CV. Bintang Pratama untuk menjelaskan kejanggalan dalam proyek tersebut. CAAK menduga proyek itu menjadi ajang bancakan dana publik.
Penjualan Ilegal Ore Nikel
Selain itu, CAAK mendesak investigasi atas dugaan penjualan ilegal 90 ribu metrik ton ore nikel oleh PT. Wana Kencana Mineral. Ore nikel tersebut seharusnya berstatus sitaan pengadilan, namun diduga dijual secara ilegal, menyebabkan kerugian daerah hingga Rp30 miliar.
CAAK juga mengungkapkan bahwa sejak 2018, PT. Wana Kencana Mineral diduga hanya menyetor Rp120 juta dari total kewajiban dana jaminan reklamasi sebesar Rp13 miliar.
Ancaman Aksi Lanjutan
CAAK menegaskan, jika KPK tidak segera bertindak, mereka akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar pekan depan, guna menuntut pertanggungjawaban hukum atas kasus-kasus tersebut.
Editor: Jeck/Red
