Advertisement
Jakarta|MATALENSANEWS.com– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Tomsi Tohir sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) definitif. Selain itu, Mendagri juga melantik Sang Made Mahendra Jaya sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri menggantikan Tomsi.
Pelantikan kedua pejabat ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/TPA Tahun 2025 dan berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (11/2/2025).
Sebelumnya, Tomsi menjabat sebagai Irjen Kemendagri sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Sekjen Kemendagri. Sementara itu, Sang Made sebelumnya merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.
Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan keyakinannya terhadap Tomsi Tohir, mengingat pengalamannya hampir setahun sebagai Plt. Sekjen. "Saya merasa percaya diri karena Pak Tomsi sudah setahun menjalankan tugas sebagai Plt. Sekjen, dan saya kira semuanya berjalan cukup lancar," ujar Tito Karnavian.
Mendagri menekankan bahwa jabatan sekjen memiliki peran strategis dalam sebuah organisasi, terutama di Kemendagri yang berfungsi sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Sekjen juga bertanggung jawab sebagai koordinator bagi sekretaris daerah (sekda) di seluruh pemerintah daerah (Pemda).
"Banyak kebijakan Kemendagri yang menjadi pedoman bagi Pemda dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, semakin cepat dan tepat kebijakan yang dibuat sekjen, maka dampaknya akan terasa di seluruh Indonesia," jelasnya.
Sementara itu, Tito juga menegaskan pentingnya peran irjen dalam mengawasi internal Kemendagri serta memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan. "Irjen bertugas sebagai koordinator bagi inspektur di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Saya harap Pak Sang Made dapat melanjutkan komunikasi yang sudah dibangun oleh Pak Tomsi dengan inspektur daerah," katanya.
Dengan pelantikan ini, diharapkan kinerja Kemendagri semakin optimal dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. (ErAngga)
