Advertisement
Medan|MATALENSANEWS.com – Puluhan orangtua calon siswa (Casis) TNI AD yang menjadi korban dugaan penipuan oleh seorang wanita bernama Nina Wati menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sumatera Utara (Sumut) pada Selasa (11/2/2025). Mereka menuntut agar pelaku segera ditangkap dan dihukum sesuai hukum yang berlaku.
Sejak pukul 09.00 WIB, massa aksi yang tergabung dalam Forum Orangtua CASIS Korban Penipuan Masuk TNI AD Rindam I/BB mendatangi Kantor DPRD Sumut. Mereka mengklaim mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah, akibat janji Nina Wati yang diduga menjanjikan kelulusan masuk TNI AD melalui jalur ilegal.
Situasi sempat memanas saat massa menggoyangkan gerbang DPRD Sumut, mendesak Ketua DPRD untuk menemui mereka. Para pengunjuk rasa juga mengancam membakar ban jika tuntutan mereka tidak didengar.
Namun, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, SE, MM akhirnya turun menemui massa dan berjanji akan menindaklanjuti kasus ini dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait.
Tuntutan Pengunjuk Rasa
Koordinator aksi, Faisal Kurniawan, menyampaikan beberapa tuntutan utama dalam demonstrasi ini:
- Proses hukum terhadap Nina Wati yang diduga melakukan penipuan dengan melibatkan oknum TNI AD di Rindam I/BB dan Kodim I/BB.
- Kebijakan khusus dari TNI AD bagi anak-anak mereka yang telah menjalani pelatihan militer selama tiga bulan.
- Pengembalian uang korban secara tunai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
- DPRD Sumut segera menjadwalkan RDP dengan menghadirkan semua pihak terkait.
Kuasa Hukum: Kasus Harus Segera Dituntaskan
Kuasa hukum para korban, Dewi Latuperissa, SH, menegaskan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Darat untuk meminta perhatian atas kasus ini.
"Kami meminta Presiden dan jajaran terkait untuk turun tangan. Ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga menyangkut citra institusi TNI AD dan kepercayaan masyarakat," ujar Dewi.
Diketahui, Nina Wati telah dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut pada 18 Mei 2024. Ia diduga terlibat dalam penipuan senilai Rp40 miliar dan dilaporkan oleh tujuh orang korban.
Para pengunjuk rasa menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan mengancam melakukan aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
"Kami tidak akan diam! Jika kasus ini tidak diproses sesuai hukum, kami akan turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar," ujar Rafi Siregar, perwakilan mahasiswa yang turut serta dalam aksi ini.
Demonstrasi berlangsung hingga siang hari dan berakhir setelah adanya komitmen dari DPRD Sumut untuk segera menggelar RDP guna menindaklanjuti kasus ini.
(Tim Redaksi)
