Advertisement
 |
| Gambar : ilustrasi |
Labuha|MATALENSANEWS.com– Kepala Desa Kyowor, Kecamatan Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, diduga menahan pembayaran gaji staf desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama empat bulan berturut-turut pada tahun 2024.
Menanggapi dugaan tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Halmahera Selatan mendesak Bupati Halsel untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Desa (Kades) Kyowor dan mengambil tindakan tegas.
Dugaan ini mencuat setelah beredar informasi di masyarakat yang menyebutkan bahwa Kades Kyowor diduga menahan pembayaran gaji tanpa alasan yang jelas. Selain itu, beberapa sumber internal yang enggan disebutkan namanya juga mengungkapkan bahwa sang kades diduga terlibat dalam praktek korupsi kecil-kecilan terkait dengan dana desa.
"Kami sebagai organisasi pemuda tidak akan tinggal diam terhadap dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Kades Kyowor. Kami mendesak Bupati untuk segera mengambil tindakan tegas, melakukan evaluasi kinerja, dan menindaklanjuti laporan ini agar tidak ada penyimpangan lebih lanjut," ujar Ketua GPM Halsel, Harmain Rusli, dalam keterangan pers, Jumat (7/3/2025).
Keluhan Staf Desa dan Anggota BPD
Menurut informasi yang diterima, beberapa staf desa dan anggota BPD di Desa Kyowor mengaku belum menerima gaji sejak September hingga Desember 2024. Selain itu, mereka juga mengaku mengalami tekanan dan intimidasi agar tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang.
GPM Halsel menegaskan bahwa jika dugaan ini terbukti, Bupati Halsel dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) harus segera mengambil tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.
"Jika benar terbukti, kami meminta agar Bupati dan DPMD segera menindak tegas oknum yang bertanggung jawab. Kami tidak ingin masyarakat terus dirugikan oleh aparatur desa yang menyalahgunakan wewenang," tegas Harmain.
Masyarakat Minta Bupati Halsel Turun Tangan
Seiring berkembangnya permasalahan ini, masyarakat berharap agar Bupati Halmahera Selatan segera turun tangan untuk memastikan hak-hak staf desa dan anggota BPD terpenuhi, serta menjaga integritas pemerintahan desa dari praktik yang merugikan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Kades Kyowor belum memberikan tanggapan terkait dugaan yang disampaikan oleh GPM Halsel.(Jack)
