Advertisement
Gambar : ilustrasi
LABUHA | MatalensaNews.com – Hingga saat ini, pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Selatan (Halsel) masih menjadi persoalan. Meski anggaran sebesar Rp 12 miliar telah tersedia, banyak guru PTT mengeluhkan belum menerima gaji mereka.
Situasi ini semakin memperburuk kondisi menjelang Lebaran, dengan sejumlah guru PTT yang hingga kini masih menunggu kepastian pembayaran hak mereka.
Menurut sumber yang dihimpun, anggaran tersebut seharusnya telah dialokasikan untuk pembayaran gaji PTT di lingkup Pemda Halsel, namun hingga kini belum tersalurkan secara maksimal.
"Banyak PTT yang masih menunggu gaji mereka meskipun ada janji pembayaran sebelum Lebaran. Sejumlah tenaga pendidik yang kami temui menyatakan bahwa mereka belum menerima hak mereka," ungkap Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Halsel, Harmain Rusli, Kamis (28/3/2025).
Harmain juga mengungkapkan bahwa selain keterlambatan pembayaran gaji PTT, muncul isu pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), terutama di Dinas Kesehatan.
"Dari laporan yang kami terima, pemotongan THR bervariasi. Ada yang dipotong hingga Rp 1.500.000, sementara yang lain sekitar Rp 900.000. Ini tentu menjadi masalah yang harus segera ditindaklanjuti," tambahnya.
Menanggapi permasalahan ini, DPC GPM Halsel mendesak Bupati Bassam Kasuba segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan keterlambatan pembayaran gaji serta dugaan pemotongan THR yang dinilai tidak sesuai.
"Kami mendesak agar Bupati segera bertindak tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pemerintah tidak boleh tutup mata terhadap hak-hak pegawai, baik guru maupun tenaga kesehatan, yang telah bekerja keras untuk daerah ini," tegas Harmain Rusli.
DPC GPM Halsel berharap Bupati Bassam Kasuba tidak hanya mendengar keluhan para pegawai, tetapi juga segera mengambil tindakan nyata untuk memastikan kesejahteraan mereka terjamin.(Red/Jeck)
