Advertisement
Bukti kwitansi pembayaran sumbangan pembangunan gedung
Demak|MATALENSANEWS.com— Sejumlah wali murid SDN 03 Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang masih berlangsung di lingkungan sekolah. Keluhan tersebut muncul dari beberapa orang tua siswa yang merasa keberatan dengan berbagai jenis iuran dan sumbangan yang dibebankan kepada mereka setiap tahun.
Seorang wali murid berinisial S menyampaikan bahwa sekolah negeri seharusnya bebas dari pungutan tambahan karena telah mendapatkan alokasi Dana BOS dari pemerintah. Namun, realitanya, para orang tua siswa tetap dibebankan berbagai iuran, seperti uang gedung dan pembelian buku LKS.
"Setiap kali pendaftaran siswa baru, wali murid diwajibkan membayar uang gedung sebesar Rp1 juta. Kalau ada pembangunan, siswa juga diminta sumbangan tambahan sebesar Rp300 ribu, bahkan bisa sampai Rp600 ribu. Untuk pembangunan paving blok, setiap siswa juga diminta sumbangan sukarela Rp50 ribu. Kalau tidak mau membayar, kami disuruh tanda tangan. Ini membuat kami takut dan tertekan karena khawatir anak kami dikucilkan," ujar S, Rabu (9/4/2025).
Menurutnya, semua iuran tersebut dikelola oleh Komite Sekolah. Namun, beban ini dinilai sangat memberatkan, terutama bagi orang tua dari kalangan ekonomi lemah.
"Banyak orang tua yang bekerja sebagai buruh bangunan, kuli pabrik, dan pedagang sayur. Bahkan, ada yang sampai harus pinjam uang demi membayar iuran sekolah," lanjutnya.
Ia juga menyebut bahwa iuran cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. "Tahun 2024 saya harus membayar Rp300 ribu. Tahun berikutnya bisa sampai Rp600 ribu. Ini menjadi beban terus-menerus bagi kami," ungkapnya.
S berharap agar pihak sekolah dan komite bisa meninjau kembali kebijakan tersebut. "Ini sudah lama terjadi. Kalau tidak diubah, kasihan orang tua murid yang tidak mampu," ujarnya.
Hal senada disampaikan wali murid lain berinisial A (40). Ia mengaku tidak terlalu mempermasalahkan iuran tersebut, namun merasa prihatin terhadap orang tua yang ekonominya terbatas.
"Kalau saya pribadi masih bisa membayar, tapi saya kasihan dengan orang tua lain yang tidak mampu dan tidak bisa bersuara. Harusnya ada kebijakan yang lebih bijak dari pihak sekolah dan komite agar tidak memberatkan," kata A.
Para wali murid mengaku tidak berani mengambil tindakan lebih lanjut karena takut anak-anak mereka mendapat perlakuan berbeda di sekolah.
"Sudah bertahun-tahun pungli ini terjadi, tapi kami takut bicara. Kami hanya ingin anak-anak kami tidak dikucilkan," tambah salah satu orang tua.
Terkait hal ini, pihak media akan segera melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah, Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Mranggen, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Demak untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut atas dugaan pungli yang terjadi di SDN 03 Batursari.
Kontributor : Aris Yanto
